Wacana pembentukan Tim Akselerasi oleh Koalisi Kota Tasik Maju—pengusung pasangan Wali Kota Viman Alfarizi dan Wakilnya Diky Chandra—menarik sekaligus mengundang tanya. Di satu sisi, ini bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab moral partai politik terhadap janji kampanye yang harus dijaga dan dikawal. Namun di sisi lain, terdapat potensi tumpang tindih, bahkan intervensi kekuasaan non-struktural dalam jalannya pemerintahan.
Ketua Koalisi, Andi Warsandi, menyebut bahwa tim ini akan menjadi pengarah kebijakan, pemberi kritik konstruktif, bahkan menyarankan kapan wali kota perlu bicara ke publik. Ini bukan sekadar tim penasehat, tetapi berpotensi menjadi second government—pemerintah bayangan—yang bekerja di luar kerangka legal dan administratif pemerintahan.
Di Luar Sistem, Tapi Punya Pengaruh?
Dalam tata kelola pemerintahan daerah, mekanisme pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan seharusnya dilakukan oleh unsur yang memiliki legitimasi formal: DPRD, lembaga pengawas internal, serta partisipasi publik yang difasilitasi secara inklusif. Jika tim ini tidak dibentuk melalui mekanisme resmi seperti Peraturan Wali Kota atau regulasi hukum lain, maka keberadaannya rawan menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika bertindak sebagai “penentu sikap” wali kota dalam isu strategis.
Apalagi jika tim ini terdiri dari aktor-aktor politik partisan yang sebelumnya terlibat dalam proses pemenangan. Bukankah ini membuka celah bagi pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan kepentingan publik, tetapi dikendalikan oleh kalkulasi politik dan loyalitas koalisi?
Memperkuat Janji Politik, atau Melemahkan Demokrasi?
Klaim bahwa tim ini akan menjadi “pengawal janji politik” tentu terdengar mulia. Namun janji politik tidak hanya soal implementasi visi-misi, melainkan juga soal tata kelola yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Jika fungsi strategis pemerintahan seperti komunikasi publik, pengambilan keputusan, dan pengaruh terhadap kebijakan diserahkan pada tim non-struktural, maka batas antara negara dan partai akan menjadi kabur.
Pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa “tim bayangan” semacam ini sering kali menjadi tempat kompromi politik, pembagian proyek, atau saluran informal pengaruh. Kita tidak boleh menutup mata terhadap potensi pembajakan birokrasi oleh kekuatan partisan yang merasa berhak atas kekuasaan karena “jasa pemenangan.”
Demokrasi Perlu Sistem, Bukan Sekadar Simpati
Jika benar koalisi ingin berkontribusi, salurannya sudah tersedia: memperkuat peran legislator partai di DPRD, mendorong forum-forum dialog publik yang terbuka, serta mengawasi secara kritis tapi konstitusional. Pemerintahan yang baik lahir bukan dari bisikan orang dekat, melainkan dari sistem yang sehat dan partisipasi rakyat yang terbuka.
Tim Akselerasi tidak salah jika dibentuk secara terbuka, berbasis keahlian, bukan loyalitas. Namun jika motif utamanya adalah menjaga posisi tawar koalisi dan mempertahankan kontrol pasca-pilihan, maka rakyat berhak untuk waspada.
Kita ingin akselerasi pelayanan, bukan akselerasi kompromi kekuasaan. (Irwan Supriadi Iwok)