PIKIRKANRAKAT.COM – Baliho-baliho Ivan Dicksan telah menyebar ke berbagai lokasi. Bahkan telah masuk ke perkampungan. Di setiap, belokan, pertigaan, mudah dijumpai baliho Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya itu.
Namun, reklame dan baliho Ivan Dicksan di sejumlah titik mengalami perubahan. Pasalnya, logo PPP dalam balihonya ditutupi seolah dihilangkan. Seperti halnya di baliho Jalan Siliwangi, jalan HZ Mustofa, Jalan Tentara Pelajar dan lokasi lainnya.
Logo partai berlambang kabah itu kini tidak lagi terlihat karena ditambal dengan warna hijau polos, seakan-akan tidak memiliki logo partai politik.
Saat ini, Ivan Dicksan sendiri tengah disorot oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya. Hal itu lantaran statusnya hingga saat ini belum cuti dan masih aktif sebagai ASN.
Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Zaki Putra Sauri mengatakan, pihaknya masih mengkaji hal tersebut. Selain status Ivan Dicksan, logo di baliho pun termasuk dalam kajian.
“Masih kami kaji. Nanti kita informasikan kalau sudah ada hasilnya,” katanya.
Soal ditutupinya logo di baliho tersebut, dia mengaku belum mendapat laporan atau informasi itu. Pasalnya Bawaslu hingga saat belum memberikan rekomendasi apapun soal Ivan Dicksan.
“Mungkin itu inisiatif dari yang memasangnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, belum ada kejelasan dari pengurus DPC PPP Kota Tasikmalaya terkait ditambalnya logo partai di baliho Ivan Dicksan itu.
Sementara saat ini, Ivan menjadi kandidat bakal calon kepala daerah dari PPP di Pilkada Kota Tasikmalaya. Dirinya mendaftar ke Desk Pilkada PPP, dan diketahui menjadi satu-satunya kandidat yang diproses untuk mendapatkan SK pencalonan.
Hal itu diketahui dari Sekretaris Bapilu DPW PPP Jawa Barat Apip Irpan Permadi. Dia mengatakan berkas pengajuan Ivan sudah disampaikan ke DPP. Selanjutnya akan melakukan follow up surat tugas untuk kandidat. Ke depannya Ivan harus fokus untuk melakukan konsolidasi dengan partai lain untuk berkoalisi.
“Kalau sekarang kan tugas membangun koalisi titik beratnya di DPC, setelah surat tugas diberikan titik beratnya pindah ke calon tapi harus tetap berkoordinasi dengan DPC,” katanya, Senin (3/6/2024).
Selanjutnya, aetelah surat tugas keluar pun Ivan belum tentu mendapatkan SK pencalonan. Kerja politik yang ditugaskan Ivan bakal menjadi bahan evaluasi DPP untuk memberikan SK pencalonan.
“Nanti secara berkala dievaluasi, karena SK itu kan keluar setelah ada koalisi,” katanya.
PPP memperoleh 7 kursi di Pileg 2024 kemarin, artinya harus bergabung dengan partai lain untuk mendaftar di Pilkada. Maka tugas Ivan melakukan konsolidasi sangatlah vital.
“Kursinya kan belum cukup, jadi harus berkoalisi,” tukasnya.