POLITIKA – Menjelang buka puasa Ramadan hari ke-5 menjadi momentum untuk refleksi. Suasana kawasan makam keramat KH. Rd. Wangsa Muhammad di Cinunuk Wanaraja, Kabupaten Garut itu mewarnai Aksi Damai dan Doa Bersama untuk Kedamaian Bangsa, Jumat (10/5/2019).

Napak tilas perjuangan Bung Karno dan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia, ikhtiar pencerahan bagi aktivis muda yang menggagas ajang itu sejak hari pertama bulan Ramadan.

Ketua Komite Pergerakan Pemuda Santri dan Mahasiswa Indonesia (KPPSMI) Jabar, Dede Heri menenggarai jagat politik nasional semakin memanas. Pro dan kontra menghiasi dinamika demokrasi Pilpres.

Menurutnya, suka cita dan kekecewaan nyata adanya. Itulah esensi hidup berdemokrasi tidak ada yang sempurna, hanya demokrasi prosedural belum menjadi demokrasi substansi.

“Layak dicermati sampai ancaman people power dari pihak yang kalah dalam pilpres, apabila hasil Pleno KPU Pusat 22 Mei menetapkan Jokowi Amin 01 yang menang dan Prabowo Sandi 02 kalah dalam Pilpres. Pihak yang kalah mengancam akan people power karena sudah tidak percaya akan proses mekanisme hukum. Ancaman people power adalah sikap yang tidak bijak, tidak legowo, tidak negarawan dalam menyikapi kontestasi Pilpres,” katanya.

Momentum Pleno KPU RI 22 Mei, kata dia, adalah batu ujian bagi semua anak bangsa. Ujian kebijaksanaan, ujian kenegarawanan dalam menerima hasil yang diputuskan dalam pleno KPU Pusat.

“Baik yang menang jangan jumawa ataupun yang kalah harus menerima dengan legowo, karena namanya kompetisi harus ada yang menang dan yang kalah, dibalik itu semua adalah ketentuan takdir Allah yang telah diguratkan”, kata aktivis HMI itu.

Sedangkan Kordinator Jaringan Tokoh Simpul Masyarakat Desa, Indra Permana S.IP, memandang sebaiknya Prabowo beserta para pendukungnya menerima apapun keputusan hasil Pleno KPU Pusat.

“Harus menerima dengan legawa. Prabowo adalah patriot bangsa, patriot sejati yang memiliki sifat kesatria menerima apa pun hasil keputusan Pleno KPU Pusat. Mari kita tunggu apapun keputusannya nanti” kata penggiat advokasi masyarakat desa itu.

Diamini, Igi Saputra, pegiat Kampung Literasi Haruman untuk Pencerahan Indonesia. Menurut Igi, pemerintah dalam hal ini Kapolri dan Panglima TNI harus tegas dan menindak tegas apabila ada pihak pihak yang terlalu berlebihan dalam melakukan gerakan penolakan hasil keputusan Pleno KPU Pusat atas pemenang Pilpres.

“Apalagi mengarah pada upaya makar penggulingan pemerintah yang syah, harus ditindak tegas sesuai perundang undangan yang berlaku,” katanya.

Ditandaskan pula oleh Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Satu, Abdul Salam Nur Ahmad. Para elit politik sejatinya mengikuti jejak para pendiri bangsa, Bung Karno, para aulia, para ulama, para pahlawan yang telah berjuang dengan totalitas, mengabdi untuk bangsa dan negara.

“Kita akhiri konflik, bersatu dalam rekonsiliasi nasional untuk kepentingan rakyat dan kedamaian bangsa dan negara”, kata Abdul Salam Nur Ahmad.