PARLEMENTARIA

Asep Sopari: “Saya Ingin Peran Pengawasan DPRD Makin Diperkuat”

PARLEMENTARIA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2019-2024, Asep Sopari Al Ayubi, menyoroti korelasi yang kuat antara tingkat IPM dengan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Sedemikian jauh, ia menduga, boleh jadi semua berkorelasi juga dengan pengalokasian APBD Kabupaten Tasikmalaya.

Pandangan itu disampaikan saat berkenan memenuhi undangan diskusi publik, yang digelar Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Tasikmalaya.

Acara diskusi publik yang berlangsung di Aula Masjid Basmalah, Kompleks Pendidikan Muhammadiyah Singaparna, itu bertemakan “Muhammadiyah dalam Menjawab Tantangan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya”. Asep sendiri mengakui betapa kegiatan tersebut sangat penting untuk dihadiri.

“Kenapa saya begitu mementingkan datang ke Muhammadiyah, karena betapa besarnya kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia,” tuturnya di depan forum, Ahad (13/10/2019).

Pada kesempatan tersebut Asep menyampaikan banyak hal. Antara lain memaparkan data statistik Kabupaten Tasikmalaya, khususnya pada kategori Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Data tersebut menunjukkan bahwa di Jawa Barat, IPM Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan kedua paling bawah, setelah Cianjur.

“Pendapatan per kapita di Kabupaten Tasikmalaya juga tidak jauh dari IPM-nya. Jadi, kalau saya hitung, penghasilan kita itu lebih sedikit di atas satu dolar. Yaitu sekitar Rp 20.000,-,” papar Asep.

Atas kedua data di atas, Asep memegang benang merah, bahwa sedikit banyak ada korelasi yang kuat antara tingkat IPM dengan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Sedemikian jauh, ia menduga, boleh jadi semua berkorelasi juga dengan pengalokasian APBD Kabupaten Tasikmalaya.

“APBN kita itu, hampir 70% dari sekitar 3,6 triliun, dialokasikan untuk menggaji ASN. Kita sebut saja birokrat. Berarti, 2,5 triliunnya buat gaji dan operasional birokrat. Kemudian, sisanya, dibagi-bagi,” lanjutnya.

Asep sendiri mengakui bahwa dirinya tidak mau mengganggu ranah tersebut. Sebab semua sudah jelas juklak dan juknisnya. Tetapi, katanya, paling tidak, soal perjalanan dinas dan dana pembelian barang-barang yang kurang produktif bisa dieleminasi.

Efesiensi itu penting, katanya. Sebagai perbandingan, Asep menyebut Cimahi yang sudah bisa melakukan penghematan sampai sekitar 45%. Dari penghematan itu sangat bisa berdampak pada percepatan pembangunan daerah.

“Karena itu, saya inginnya, peran pengawasan DPRD ini mesti semakin diperkuat. Tentu juga perlu dukungan dari berbagai stake holder, seperti media, Muhammadiyah bersama Ortomnya, dan elemen lainnya untuk saling berkolaborasi,” katanya.

Selengkapnya: Laman DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Citizen Journalism

Komentari

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Laman ini didedikasikan untuk warga net mengedepankan kedekatan. Terbuka untuk terlibat menuangkan gagasan ke dalam tulisan dan mewartakan aktivitas lapangan sejalan dengan kaidah jurnalistik.

SIlakan bergabung.

Copyright © 2019 | MVP

Ke Atas