GARUT – Kaum pergerakan jejaring aktivis 98 berkumpul menyikapi perkembangan dan situasi sosial politik yang sedang terjadi dalam sebuah Forum Diskusi Pergerakan Indonesia di Hotel Bintang Radante, Jalan Raya Samarang Garut, Kamis (29/08/2019). Dengan thema diskusi “Rekonsiliasi Nasional untuk Persatuan Indonesia tanpa aksi intoleransi dan aksi radikalisme di lanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden dan Kedaulatan NKRI, yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98.

Dalam diskusi tersebut tampak hadir sebagai nara sumber DR.Kh.Asep Ahmad Hidayat M.Si (Wapres Serikat Islam Indonesia/Dosen Paska Sarjana UIN Bandung/Pimpinan Ponpes Jawiyah Darrusufi Cibunar Garut), Ir. Dony Mulyana Kurnia (Ketua DPP Barisan Islam Moderat – BIMA), Rahmat Kurnia (Tokoh Aktivis Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 Garut) dengan dipandu moderator Abdul Salam Nur Ahmad (Sekjen Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98).

Dalam jalannya diskusi Ir. Dony Mulyana Kurnia, mengatakan ” Paska Pilpres 2019 sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia yang telah menetapkan Jokowi – KH Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres menjadi momentum bersejarah rakyat Indonesia yang telah sukses melaluinya dengan aman dan damai. Walaupun dalam perjalanan dihadapkan berbagai ujian dan tantangan, dengan kondisi realita sosial politik masyarakat terbelah adalah hal wajar setiap orang.

“Warga negara mempunyai pilihan yang tidak sama, berbeda pilihan adalah realita demokrasi, katanya. Dengan langkah konsolidasi yang dibangun oleh Jokowi paska penetapan sebagai pemenang Pilpres dengan melakukan langkah Rekonsiliasi Nasional yang diawali pertemuan dengan Prabowo atas inisiatip dan fasilitasi Budi Gunawan untuk merajut kembali kebersamaan, persatuan nasional seluruh rakyat Indonesia, baik pendukung Jokowi maupun pendukung Prabowo, sekat sekat, polarisasi akar rumput harus dihentikan dipersatukan kembali guna menyongsong masa depan Indonesia maju dan unggul dalam sumber daya manusia,” katanya.

“Untuk memperkuat rekonsiliasi nasional yang tengah dibangun Bpk Jokowi, pertemuan dilanjutkan antara Prabowo menemui Ibu Mega di Teuku Umar, untuk semakin memperkuat jiwa kebersamaan, persatuan nasional dan sekaligus mengajak bersatu pada rakyat untuk bekerja mengabdi untuk NKRI.

“Tujuan dari rekonsiliasi Nasional untuk persatuan Indonesia, terbangunnya kebersamaan seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya aksi intoleransi, saling menghargai dan menghormati sesama anak bangsa tidak saling melukai perasaan atau harga diri. Republik ini dibangun diperjuangkan secara bersama sama semua anak bangsa tanpa kecuali. Selain itu dalam membangun kebersamaan juga hilangkan sikap sikap arogan, radikal atau aksi radikalisme, yang bukan merupakan budaya bangsa Indonesia dan aksi radikalisme itu ditentang oleh semua ajaran agama,” kata Dr. KH. Asep Ahmad Hidayat.

Ir Dony Mulyana Durnia dalam paparan diskusinya mengatakan, rekonsiliasi Nasional untuk mewujudkan Persatuan Nasional diiringi dengan tumbuh kembangnya sikap kebersamaan, toleransi, saling mengasihi sesama anak negeri. Dengan persatuan nasional ini sebagai modal penting keberhasilan pemerintahan Jokowi – KH. Maruf Amin dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul dan Indonesia Maju.

“Menyikap perkembangan situasi akibat semakin pesatnya kemajuan tehnologi informasi, mudah tersebarnya hoax, sampai sampai kejadian bully membuli semakin tumbuh subuh yang sangat memprihatinkan membully Presiden sebagai lambang negara, siapapun presidennya, seolah olah hal biasa padahal itu akan berdampak hukum pada si pembuat atau yang membuat hoax karena akan terjerat UU IT, selain itu bagaimanapun juga Presiden itu adalah Kepala negara, siapapun presidennya ketika Presiden Indonesia di bully atau dihina itu sama dengan membully, menghina kita warga negara Indonesia, kata Dony Mulyana Kurnia, Ketum DPP Bima.

Asep Ahmad Hidayat menambahkan, dampak selanjutnya dari kemajuan teknologi informasi akan mempermudah upaya atau provokasi pihak pihak asing yang berkepentingan dengan Indonesia, yang tidak ingin Indonesia menjadi negara kuat, menjadi negara 5 besar di dunia, maka mereka “asing” dan jaringannya melakukan provokasi yang akan mengancam kedaulatan NKRI salah satunya yang terjadi hari ini gerakan OPM – Gerakan Papua Merdeka yang memprovokasi warga masyarakat papua dengan isyu tuntutan Referendum dengan goal Politiknya memisahkan diri dari NKRI, kata DR.Kh Asep yang merupakan tokoh SI sebagai Wapres Serikat Islam Indonesia.

Ir. Dony, menegaskan dengan gambaran kondisi diatas kita sebagai warga anak bangsa tidak bisa tinggal diam dengan kekuatan kekuatan yang akan mengancam kedaulatan NKRI, oleh karena itu harus ada sebuah kebersamaan dalam mendukung rekonsiliasi nasional untuk persatuan nasional tanpa adanya aksi intoleransi, aksi radikalisme serta memperkuat kepemimpinan nasional dan menjaga kedaulatan NKRI dalam sebuah gerakan bersama rakyat yang massif, dalam membela kedaulatan NKRI , kata Dony yang juga salah satu tokoh aktivis 98 Bandung itu.

Puncak diskusi diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden dan Kedaulatan NKRI, sebagai tekad dan komitmen dalam mendukung rekonsiliasi nasional, persatuan Indonesia tanpa aksi intoleransi, aksi radikalisme dan membela kewibawaan presiden serta menjaga kedaulatan NKRI, dalam pembacaan deklarasi dipimpin dan dibacakam oleh DR.Kh.Asep Ahmad Hidayat M.Si. (SG)