JAKARTA – Ketua Jejaring Pemerintah Daerah Maritim atau Maritim Local Government Network (LGN) 6 Negara CTI, Ir Hugua mengingatkan pemerintah daerah harus memikirkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tidak boleh egois dalam melangsungkan pembangunan, serta harus memikirkan daerah sekitar, kawasan dan dunia global.

“Para bupati, wali kota dan gubernur karena faktor otonomi terlalu sibuk dengan urusan lokal. Banyak perencanaan daerah yang hanya melihat kepentingan lokal. Tanpa melihat apa yang terjadi di daerah sekitar, kawasan dan dunia secara global,” ungkap Ir. Hugua saat Regional Workshop on Building National and Local Capacity on Measuring SETI for SDGs in Asi and The Pacific Region, di Holten Sultan, Jakarta, Minggu 16 Juni 2019.

Lebih lanjut, Caleg DPR RI terpilih ini menambahkan, hubungan pembangunan antara kabupaten, provinsi, dan antar kawasan serta negara sejauh ini kurang begitu bagus. Kepala daerah dalam menyusun perencanaan dan anggaran pembangunan lebih banyak mementingkan kepentingan lokal. Kadang kala mereka tidak peduli dengan wilayah sekitar.

“Sehingga, tambang dengan mudahnya dikeluarkan ijinnya, hutan dibabat habis, penangkapan ikan berlebihan karena mengejar PAD-nya sendiri tanpa melihat kepentingan dan hubungan dengan kabupaten, provinsi serta kawasan kiri-kanannya,” tambah Ketua GIPI Sultra ini.

Menurut Ketua PHRI Sultra ini, pola pembangunan dan hubungan yang semacam ini harus diakhiri. Megingat, iklim secara global juga terus berubah ke arah yang lebih buruk. Untuk meminimalisir dampaknya, pemerintah daerah berperan sangat penting.

“Mencairnya es di kutub arkitik menandakan terjadi perubahan iklim. Banjir di mana-mana, Sultra dan Samarinda juga di Eropa, Australia, dan Amerika. Pemanasan hebat di India dan seterusnya. Ini terjadi salah satunya karena kepala daerah masih memikirkan dirinya sendiri,” beber Ketua DPD PDIP ini.

Karenanya, lanjut Hugua, agar kepentingan iklim dan lingkungan global serta lokal ini nyambung, maka harus harus ada pengelolaan yang baik. Dia menyebutkan, selama ini ada kesenjangan antara pencapaian tujuan SGDs yang jumlahnya ada 17 sasaran.

Sebagaimana diketahui, SDGs yang diadopsi oleh PBB pada September 2015 merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu.

“Di level PBB masih seputar akademis dialog dan diplomasi. Di level nasional, juga masih diskusi. Kapan implementasinya? Kepentingan global, nasional dan lokal ini harus timbal balik. Jangan global dan nasional berdiskusi, tapi di lokal tidak paham,” imbaunya.

Sejauh ini, sudah ada sejumlah kepala daerah seperti Mamuju Utara, Wakatobi, dan daerah kecil lainnya di wilayah Indonesia Timur yang aktif memikirkan hal ini. Akan tetapi, perlu gerakan nasional yang lebih massif.

Nantinya, akan ada semacam standar, format isian seperti program selektif penangkapan ikan, memelihara terumbu karang, memberdayakan nelayan sejenisnya.

Seluruh pihak harus bisa menghubungkan perencanaan anggaran yang ada di daerah melalui kartu yang diisi organisasi pemerintah daerah, agar dapat diukur seberapa jauh kontribusi daerah tersebut pada pembanguan SDGs.

“Otonomi daerah harus menjadi berkah untuk bumi. Kami dengan Unesco sudah merintis dan memulai. Jadi bupati, wali kota dan gubernur tidak hanya mengambil dan mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi mendorong pembangunan berkelanjutan. Kepala daerah juga harus dapat melibatkan multi stakeholder. Kita tengah membangunkan tidur lama para bupati, wali kota dan gubernur untuk sadar, mulai melihat diri kita dengan orang lain dan bumi kita,” paparnya.

Seperti diketahui, lewat workshop ini, UNESCO, Kemenko Maritim dan LGN mendorong negara-negara di wilayah Asia dan pasifik mengukur kontribusi kegiatan scorecard untuk sains, teknik, teknologi dan inovasi (SETI) untuk SDGs.

Hadir dalam workshop ini, Prof. Shahbaz Khan selaku Direktur Unesco Office Jakarta, Ir Andr Wahyono Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Kemenko Maritim, dan 50 peserta dari enam negara anggota yang berada di segi tiga karang dunia atau Coral Triangle Initiative (CTI) yakni Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Solomon dan Filipina.

Workshop regional ini bertujuan mendorong pencapaian target-target SDGs melalui peningkatan kapasitas nasional dan lokal bagi negara di Asia Pacific, terutama anggota CTI.

SETI untuk SDGs ini bertujuan memfasilitasi pemerintah dan lembaga organisai untuk menilai serta mengevaluasi kontribusi sasaran dan target, dan indikator pembangunan berkelanjutan.

Asisten Deputi Sumber Daya Hayati Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Andri Wahyono mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk mendorong pencapaian target SDGs.

Dijelaskannya, mengukur kontribusi dalam SDGs menggunakan metode kartu skor untuk SETI yang merupakan produk dari proyek Facilitate in Accelerating Science and Technology (AP-FAST), bertujuan membantu memungkinkan pencapaian agenda global dan target terkait di tingkat regional dan nasional.

“Meningkatkan koherensi antara rencana pembangunan nasional dan global,” kata Andri Wahyono. (TN)