PANGANDARAN, PR – Sebanyak 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengajukan izin cerai sepanjang tahun 2023.
Jumlah pengajuan izin cerai itu meningkat dibandingkan tahun 2022, yakni sebanyak 15 orang.
Mengenai kenaikan angka tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman mengatakan pengajuan izin cerai ASN tahun 2023 memang meningkat dibandingkan dengan tahun 2022.
“Kalau pengajuan izin cerai alasannya beragam, kebanyakan karena faktor ekonomi,” kata Wawan, dikutip detikjabar, Rabu (5/6/2024).
Dirinya turut menyoroti gaya hidup segelintir ASN saat ini. Dia menilai terlalu hidup mewah dan tidak kontrol diri.
“Kalau misalkan faktor ekonomi kan dilihat dari gaya hidup. Kebanyakan diduga manajemen keuangannya tidak teratur,” katanya.
Dia menuturkan, manajemen keuangan keluarga jadi permasalahan besar bagi ASN. Menurutnya, sebanyak 85% ASN di lingkungan Pemkab Pangandaran tahun 2022 menggadaikan sertifikatnya.
“ASN yang menggadaikan sertifikat ada 85% di lingkup Pemkab Pangandaran itu tahun 2022,” ucapnya.
Wawan menyebut, yang mengajukan izin cerai itu didominasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Kalau dilihat dari data yang ajukan cerai itu kalangan guru dan nakes,” katanya.
Wawan melanjutkan, per Mei 2024 ini, ada sebanyak 8 usulan izin perceraian.
“Untuk yang sudah keluar izinnya baru 2,” ungkapnya.
“Kalau dilihat dari angkanya per Mei 2024 ini menurun kasusnya. Tahun 2023 ada 21 izin perceraian sekarang per Mei 2024 baru 8 usulan. Ya mudah-mudahan saja tidak nambah,” sambungnya.
Dia pun menegaskan, bagi ASN yang melanggar aturan dan tidak mengikuti tahap pengajuan izin cerai sesuai prosedur akan dikenakan sanksi disiplin.
“Bahkan bisa turun satu tahap jabatan. Misalkan dari kepala bidang menjadi tenaga teknis,” tukasnya.
