POLITIKA – Unjuk rasa puluhan orang berlangsung di Balai Kota Tasikmalaya, Senin (20/5/2019). Aksi itu melibatkan beberapa elemen masyarakat, di antaranya Jaringan Tokoh Simpul Masyarakat Kota Tasik, Komite Pergerakan Pemuda Santri dan Mahasiswa Indonesia (KPPSMI) Jabar, Gerakan Indonesia Satu, Jaringan Tokoh Simpul Masyarakat Desa, dan Kampung Literasi Haruman untuk Pencerahan Indonesia.
Mereka membentangkan spanduk dan poster. Meminta agar diterima Wali Kota Tasik untuk menyampaikan tuntutan.
Korlap aksi, Dede Heri menyampaikan pernyataan sikap, mengajak masyarkat agar selalu mendoakan untuk kedamaian dan keselamatan bangsa, serta selalu dilindungi dari musibah alam maupun musibah sosial politik.
“Perbedaan pilihan politik, menang kalah dalam kontestasi pilpres jangan dijadikan permusuhan, ajang balas dendam politik apalagi sampai menimbulkan korban pertumpahan darah sesama anak bangsa,” kata aktivis HMI itu seraya menegaskan sikap.
Menolak aksi people power karena akan mengakibatkan benturan di tengah masyarakat sesama anak bangsa dan people power adalah aksi inkontitusional dikategorikan sebagai perbuatan makar.
Menuntut Wali Kota/Wakil Wali Kota Tasikmalaya untuk mengimbau, agar masyarakat tidak berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi 22 Mei 2019.
Menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia jangan mudah terprovokasi oleh isu negatif, isu people power, yang hanya akan merugikan masyarakat dan merugikan bangsa dan negara serta untuk keutuhan NKRI.
Setelah membaca pernyataan sikap massa pengunjuk rasa diterima Asda 1, Nana Sujana dan Asda 3, Asep Gaparulloh.
“Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan para pengunjuk rasa. Bapak Wali Kota Tasik dalam setiap kunjungannya menyampaikan imbauan pada masyarakat agar permasalahan hasil Pilpres Pemilu diserahkan pada KPU Pusat,” kata Asep Goparulloh.
Menurutnya, Wali Kota pun sudah mengimbau, agar warga Kota Tasikmalaya jangan ikut ikutan aksi 22 Mei 2019 keJakarta. “Lebih baik berdoa, berzikir untuk keselamatan bangsa, ” katanya.
