Oleh Faisal Basri
Pangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok komoditi yang masuk dalam kelompok SITC 0 (bahan makanan dan binatang hidup/food and live animals). SITC adalah singkatan dari standard international trade classification.
Sejak 2007 transaksi perdagangan (ekspor dan impor) pangan kita mengalami defisit. Nilai defisit tertinggi terjadi pada 2011, yaitu sebesar USD4,2 miliar. Defisit pangan bisa ditekan hingga hanya USD0,6 miliar pada 2015, namun membengkak kembali dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 (hingga November), defisit mengalami peningkatan menjadi USD2,9 miliar.
Lebih baik Menteri Pertanian mengakui kenyataan ini, bukan terus berkilah seperti pada berita Menteri Pertanian Luruskan Pemberitaan Soal Impor Pangan.
Memang Indonesia telah mengekspor beras, tetapi jumlahnya amat kecil, hanya nol koma nol nol sekian juta ton. Persisnya pada tahun 2018 sebesar 3.212.721 kg atau 3.212,7 ton atau 0,0032 juta ton.
Sedangkan impor beras pada 2018 mencapai 2,3 juta ton atau 716 kali lipat dari volume ekspor.
Untuk jagung harus diakui kita mengalami kemajuan, walau tak sefantastik yang diklaim oleh Menteri Pertanian.
Ada keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bidang pangan yang patut dicatat, yaitu dalam hal keamanan pangan. Peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index (GFSI) selalu naik kelas dalam tiga tahun berakhir, dari urutan ke-74 pada 2015 menjadi ke-71 pada 2016, lalu naik lagi ke urutan ke-69 pada 2017 dan ke-65 pada 2018. Score GFSI Indonesia pun terus naik dari 46,7 pada 2015 menjadi 54,8 pada 2018.
Dengan kenaikan peringkat dan score itu, akses masyarakat terhadap pangan membaik. Kelaparan tak terdengar belakangan ini.
Tentu saja akan lebih baik lagi jika kita mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok–tak harus semua jenis–mengingat luas lahan dan kesuburan tanah kita sangat memadai untuk menggapai harapan itu.
Insya Allah kita bisa.
