POLITIKA – Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013, Mahfud MD mengingatkan KPU harus lebih profesional. Saat berdiskusi di ILC, awal tahun 2019, Mahfud mewanti-wanti, setelah pencoblosan KPU akan diserang dengan berbagai isu, kecurangan, tidak profesional, memihak, diintervensi, dan sebagainya.

“Waktu itu saya ingatkan, @KPU_ID hrs profesional. Yg sy sampaikan di ILC itu skrng benar terjadi,” tuturnya di akun Twitter @mohmahfudmd.

Kekisruhan yang sekrang terjadi, menurut Mahfud, antara lain, disebabkan juga oleh kurang antisipatifnya KPU dalam penanganan IT. Sehingga terkesan kurang profesional.

“Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dlm 3 hari baru terinput 5%? Penghitung swasta/perseorangan sj sdh lbh di atas 50%,” katanya.

Keadaan seperti ini, ditenggarai Mahfud, menimbulkan banyak spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada yang curiga, KPU kesusupan orang IT yang tidak netral. KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi.

“Dlm rangka pengawasan, Kontestan dan kelompok2 masyarakat tdk dilarang utk menyampaikan hsl hitungannya sendiri kpd publik, baik Quick Count maupun Real Count. Tp semua itu hrs diterima sbg info awal dan pembanding sj. Keputusan akhirnya hrs menunggu hsl hitung manual, 22/5/2019,” kata Guru Besar FH-UII Yogyakarta itu.

Pada hitungan secara manual itu, semua pihak bisa mengajukan data resmi yang sah, yang juga dimiliki oleh semua pihak, untuk kemudian dihitung bersama-sama secara terbuka.

“Di sanalah bisa ditentukan siapa yang menang. Jadi sampai dengan hari ini belum ada yang menang. Mari jaga ketenangan sampai selesai hitung manual,” ujarnya.