SINGAPARNA—Data statistik Kabupaten Tasikmalaya, khusus pada kategori Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), sangat rendah. Di Jawa Barat, IPM Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan kedua paling bawah, setelah Cianjur.
Data statistik tersebut diungkap oleh Asep Sopari, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya; dalam diskusi publik bertema “Muhammadiyah dalam Menjawab Tantangan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya”.
Acara yang digelar atas prakarsa Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Tasikmalaya tersebut berlangsung Ahad (13/10/2019); bertempat di Aula Masjid Basmalah, Kompleks Pendidikan Muhammadiyah Singaparna.
Di samping mengungkap data statistik mengenai IPM, Asep juga menghitung rataan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Baginya, kedua hal tersebut memiliki korelasi yang cukup kuat.
“Pendapatan per kapita di Kabupaten Tasikmalaya juga tidak jauh dari IPM-nya. Jadi, kalau saya hitung, penghasilan kita itu lebih sedikit di atas satu dolar. Yaitu sekitar Rp 20.000,-,” papar Asep.
Sedemikian jauh, Asep menarik benang merah, bahwa semua itu boleh jadi berkorelasi dengan pengalokasian APBD Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh pengamatannya, sebagian besar APBD dialokasikan untuk menggaji Aparatur Sipil Negara (ASN)—dalam arti birokrat.
“APBN kita itu, hampir 70% dari sekitar 3,6 triliun, dialokasikan untuk menggaji ASN. Kita sebut saja birokrat. Berarti, 2,5 triliunnya buat gaji dan operasional birokrat. Kemudian, sisanya, dibagi-bagi,” lanjutnya.
Asep sendiri mengakui bahwa dirinya tidak mau mengganggu ranah tersebut. Sebab semua sudah jelas juklak dan juknisnya. Tetapi, katanya, paling tidak, soal perjalanan dinas dan dana pembelian barang-barang yang kurang produktif bisa dieleminasi.
Efesiensi itu penting, katanya. Sebagai perbandingan, Asep menyebut Cimahi yang sudah bisa melakukan penghematan sampai sekitar 45%. Dari penghematan itu sangat bisa berdampak pada percepatan pembangunan daerah.
“Karena itu, saya inginnya, peran pengawasan DPRD ini mesti semakin diperkuat. Tentu juga perlu dukungan dari berbagai stake holder, seperti media, Muhammadiyah bersama Ortomnya, dan elemen lainnya untuk saling berkolaborasi,” pungkasnya.
