JAKARTA – Perkembangan babak baru kancah politik nasional setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo, terus bergulir. Banyak pihak yang terperanjat tidak menduga, terutama pihak pihak yang secara sengaja memanfaatkan sikap Prabowo berbagai manuver untuk sebuah ambisi kekuasaan jabatan.
Ditenggarai ada pihak yang akan mencuri di tikungan terus memprovokasi agar Prabowo menolak tidak mengakui kemenangan Jokowi. Namun pada prakteknya para petualang politik siap siap lobi dan loncat untuk mendapat kursi jabatan menteri.
Langkah Prabowo cerdas, brilian, negarawan tidak diam atas perilaku tindakan para petualang politik yang akan memamfaatkan dirinya. Dengan langkah yang tegas demi merah putih, demi persatuan Indonesia bersepakat dengan Bapak Jokowi untuk bertemu di MRT Senayan.
Publik terperanjat bahagia terharu atas bertemunya dua tokoh besar, dua negarawan, Jokowi – Prabowo. Namun sebaliknya bagi mereka para petualang politik bingung, pusing sudah tidak bisa lagi berjualan atas nama rakyat, atas nama oposisi, atau atas nama Prabowo sekalipun, mereka blingsatan tidak karuan.
“Apalagi tiba tiba muncul pernyataan dari Bapak Amien Rais dalam sebuah kegiatan yaitu pernyataannya ‘.. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bicara mengenai syarat rekonsiliasi. Selain harus menyamakan pandangan program Indonesia ke depan, Amien berbicara soal pembagian porsi 55-45,” ujar Dewan Presidium Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98, Dr. Asep Ahmad Hidayat, M.Si
“Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” demikian diungkapkan Amien Rais tempo hari.
Menurut Asep, pernyataan Amien Rais tidak konsisten, berubah-ubah, salah satunya waktu bicara mencetuskan gagasan people power, ketika diminta pertanggungjawaban secara hukum berubah diralat.
“Semestinya kalau bicara rekonsiliasi itu demi kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan mengawal semua agenda perjuangan reformasi, bukannya bagi bagi kekuasaan, bagi bagi kursi jabatan. Kalau bicara rekonsiliasi dengan motif bagi bagi kursi jabatan jelas itu merupakan bentuk penghianatan pada rakyat, negara dan bangsa serta penghianatan pada spirit perjuangan para pahlawan, para aulia, para ulama, para pendiri bangsa yang telah memerdekakan bangsa dan negara ini serta menghianati nilai nilai perjuangan reformasi,” katanya.
“Seharusnya seperti Prabowo dengan kesatria, mengakui dengan jujur terbuka atas kemenangan Bpk Jokowi bukan seperti elit politik pragmatis lainnya plintat plintut manuver kesana kemari demi mendapatkan kekuasaan jabatan,” katanya.
Ketua Gerakan Indonesia Satu, Anto Kusumayuda memandang Prabowo bersikap ksatria, mengucapkan selamat pada Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019 demi merah putih demi bangsa dan negara. Serta dengan kesatria juga menyatakan siap apabila diperlukan oleh Bpk Jokowi bersama sama membantu mengabdi dan bekerja dipemerintahan untuk membangun dan memajukan Indonesia.
“Prabowo sangat paham dan mengerti terkait jajaran menteri pembantu presiden, itu hak perogratif presiden dan Jokowi bersama Maruf Amin akan memilih dan mengangkat putra putra terbaik bangsa ini, yang bersih, jujur, berdedikasi tinggi, berintegritas memiliki jiwa pengabdian yang total untuk bangsa dan negara serta yang akan selalu melaksanakan amanah cita cita para pahlawan, para pendiri bangsa dan cita cita amanah perjuangan reformasi,” katanya. (HS)
