JAKARTA – Pemilu Serentak 2018 diperkirakan tak berdampak besar pada perekonomian. Kalangan pelaku usaha mengungkapkan pada perhelatan pesta demokrasi kali ini terjadi penurunan permintaan atribut keperluan kampanye, seperti spanduk, baliho, stiker, dan kaus.
“Kami melihat ada pergeseran metode kampanye menjadi lebih fokus di media sosial. Berapa besarnya pergeseran belum dihitung. Tapi, yang jelas, kontribusi ke perekonomian turun,” ujar Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, Selasa, 26 Juni 2018.
Penurunan permintaan alat peraga kampanye, kata Shinta, juga disebabkan adanya batasan penggunaan dana kampanye yang diterapkan bagi setiap pemerintah daerah pelaksana. Hal itu merujuk pada Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye, dana yang berasal dari orang lain perseorangan nilainya paling banyak Rp 50 juta. “Kalau dulu tidak ada. Jadi, kontribusinya mungkin lebih rendah dari pilpres 2014 yang hanya sekitar 0,1 persen,” ucap dia.
Deputi Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Sri Liestiowati, mengatakan pergeseran pengeluaran dalam pilkada bisa dilihat dari pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNP-RT). Kelompok ini juga mencakup belanja partai politik.
Lies mengatakan BPS sedang melakukan survei selama penyelenggaraan pilkada. “Selain survei LNP-RT, kami juga akan melihat data-data pengeluaran dari KPU, partai politik, dan cek apakah ada pergeseran kampanye ke media sosial,” ujar dia.
Data detail mengenai hal itu, kata Lies, akan disampaikan BPS pada rilis pertumbuhan ekonomi pada Agustus mendatang. Dia memperkirakan kontribusi ekonomi pilkada tahun ini setidaknya akan lebih baik daripada tahun lalu. Sebab, jumlah daerah yang terlibat dalam pemilihan serentak tahun ini lebih banyak, mencapai 171 daerah dibanding pada tahun lalu yang hanya 101 daerah.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga menyampaikan harapan yang sama. Dia optimistis kegiatan pilkada dapat berkontribusi positif mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. “Pilkada serentak mungkin salah satu yang terbesar. Jadi, kami berharap bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 persen,” ujar dia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi di kuartal II ini diprediksi dapat menembus kisaran 5,2 persen.
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan peluang tersebut terbuka, karena pilkada melibatkan lebih dari 80 persen wilayah perekonomian Indonesia. “Bisa dibilang periode kampanyenya cukup lama dan disambung dengan pilpres 2019. Pergerakannya mulai dirasakan pada kuartal III,” ujar dia.
David memperkirakan pilkada dapat menyumbang kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,12 persen dari sektor konsumsi. “Walaupun dampak multiplier-nya tidak akan sebesar dulu ketika Pemilu 2000–2010,” kata dia.
Pada periode 2000–2010, kata David, penggunaan media elektronik untuk kampanye sedikit dan lebih banyak berupa penggalangan massa. Dengan adanya pergeseran tren ini, belanja pilkada lebih banyak ke sektor telekomunikasi dan transportasi.
Adapun Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tidak mempengaruhi keputusan investor di bursa saham.
“Sentimen dari pilkada serentak diperkirakan tidak terlalu berimplikasi pada keputusan para investor,” kata Bhima Yudhistira saat dihubungi, Rabu, 27 Juni 2018. Menurut Bhima hal tersebut karena adanya keamanan yang terjaga selama pilkada. (TEMPO)
