TASIKMALAYA – Hari Krida Pertanian (HKP) ke-47 Tingkat Provinsi Jawa Barat dipersiapkan untuk HKP ajang nasional di Padang Sumatra Barat, tahun 2020 mendatang.

Kadis Pertanian Provinsi Jabar, Ir. Hendy Jatmika MM, menandaskan HKP bertajuk “Mewujudkan Petani Milenial Menuju Jawa Barat Juara Lahir Batin”, yang digelar di Dadaha 16-18 Juli 2019, akan menjadi tolak-ukur Jawa Barat.

“Saya mengapresiasi atas terlaksananya acara ini,” katanya.

HKP ke-47 diawali dengan penyambutan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, SE beserta rombongan dengan lengser dilanjutkan dengan Tarian Jaipong dari Padepokan Sukapura.

Tampak hadir mendampingi Wakil Gubernur Jabar, Ketua Komisi II Provinsi Jabar (Didi Sukardi SH), Kadis Pertanian Provinsi Jabar (Ir. Hendy Jatmika, MM), Wali Kota Tasikmalaya (Drs. H. Budi Budiman), Wakil Walikota Tasikmalaya (H Muhammad Yusuf), Wali Kota Banjar (Hj. Ade Uu Sukaesih), Bupati Sukabumi (Ojo Sarjono), Wakil Bupati Ciamis (Yana D. Putra), Wakil Bupati Garut (Helmi Budiman), Dandim 0612/ Tasikmalaya (Letkol Inf. Nur Ahmad, SE), Kapolresta Tasikmalaya (AKBP Febri Kurniawan, SH, SIK), Danlanud Wiriadinata Tasikmalaya (Letkol Pnb Pandu Adi Subrata, SH), Perwakilan Brigif R 13/Galuh (Letda Inf. Subagiyo AS), Perwakilan Polda Jabar (Kombes M. Aris), Para Kadis Pertanian, perternakan dan perikanan Kota/Kab Se Jawa Barat, Forkopimda Kota Tasikamalaya dan Gapoktan se-Jawa Barat

Wakil Gubernur Jabar, H. Uu Ruzhanul Ulum, SE), mengatakan Hari Krida Pertanian adalah hari penghargaan kepada orang keluarga dan masyarakat yang dinilai berjasa dan berprestasi dalam pembangunan bangsa dan negara.

“Hari Krida Pertanian yang senantiasa diperingati oleh masyarakat pertanian yaitu para petani, peternak, pegawai, dan pengusaha yang bergerak di sektor pertanian. Pada bulan Juni merupakan bulan yang penting bagi masyarakat pertanian. Kegiatan panen berbagai komoditi pertanian seperti kopi, cengkeh, lada, dan sebagainya. Provinsi Jabar merupakan penghasil beras ke dua tingkat Nasional (Subang, Karawang, Indramayu dan Kab lainnya),” katanya.

Jabar, kata UU, harus mengeluarkan Perda tentang lahan pertanian/sawah agar tidak habis kita tidak bisa menutup mata setiap 1 tahun lahan sawah hilang 10 % digunakan untuk pembangunan. (SG)