GARUT – Reaktivasi bantaran rel kereta api di Garut belum sepenuhnya mulus. Forum Masyarakat Korban Re-Aktivasi Kereta Api Garut (FMKRKAG) menggelar aksi damai di DPRD Kabupaten Garut, Jumat (19/7/2019) sekira pukul 14.30 WIB.

Koordinator lapangan, Teddy Syihabudin, menyampaikan tuntutan agar memperhatikan warga yang terkena dampak. Di antaranya merelokasi warga yang berada di sekitar bantaran rel yang terdampak ke tempat yang layak.

“Memberikan kebijakan yang menguntungkan kepada masyarakat yang berada di bantaran rel. Percepat pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai cara sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena Masyarakat yang berada di Bantaran Rel Korban akibat Re-Aktivasi Rel Kereta Api Garut sudah dalam keadaan kondisi memprihatinkan,” katanya.

Forum pun meminta legalitas dari PT KAI yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik PT KAI. “Kami memberikan tenggang waktu selama 2 x 24 jam terkait sikap pemerintah daerah dan solusi terkait permasalahan ini kami akan melakukan pemboikotan atas seluruh kebijakan dari pemerintah daerah,” ujar Teddy.

Massa aksi diterima Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Garut, Dudeh Ruhiyat, didampingi anggota Komisi II, Aay dan Sekretaris Daerah Garut, Deni Suherlan (sekda Garut),

Dudeh mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dan meminta saran pendapat dengan Kementerian Perhubungan dan hasilnya untuk kebijakan relokasi sepenuhnya ada di PT KAI dan PT KAI wajib hukumnya untuk melakukan relokasi kembali bagi korban relokasi dengan konteks bukan sewa.

“Kami DPRD Kab Garut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi dengan menggunakan anggaran APBD,” katanya.

Dituturkan, Agustus 2018 PT KAI didampingi oleh Bupati Garut, Pemda Garut, Polres, Ombudsman telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemetaan terkait relokasi bantara kereta api Cibatu Garut.

“Kami akan mendorong bupati Garut dan PT KAI untuk melakukan pertemuan dengan DPRD Kab. Garut dan didampingi oleh warga korban terdampak reaktivasi untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan polemik permasalahan reaktivasi dengan waktu satu minggu ke depan,” katanya menandaskan. (ES)