BANDUNG – Ketua Harian DPW PKB Jabar, sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar, H. Oleh Soleh, memandang sengketa Pemilu Presiden mesti disikapi dengan jernih.
“DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat meminta masyarakat mempercayakan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, hukum bisa menjadi panglima penegakan berbagai masalah termasuk pemilu. Hukum harus menjadi pemersatu, bagaimana memutuskan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
H. Oleh erharap tidak ada lagi hakim jalanan saat sidang sengketa Pilpres 2019 di MK. Kejadian 21-22 Mei cukup menjadi yang terakhir. Jangan ada lagi darah yang menetes, apalagi nyawa yang menjadi korban.
“Apa pun keputusan MK, semua harus berlapang dada menerimanya. Indonesia kini harus menatap masa depan yang lebih baik. Saatnya energi kita dipersatukan untuk membangun Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera,” ujarnya.
Ditandaskan DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi atau pengerahan masa pada sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak lagi kepada siapapun, pihak manapun, mengerahkan masa ke Jakarta.
“Semoga rangkaian sidang yang digelar kali ini, tidak menimbulkan gejolak seperti aksi pada 21-22 Mei lalu. Mudah-mudahan kejadian 22 Mei menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama para politisi. Jangan sampai rakyat yang menjadi korban,” katanya. (MAN)
