Oleh FAHD PAHDEPIE
“Sampai sekarang saya bersama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya dua fungsi. Satu, dalam fungsi kenegaraan, dia presiden. Tapi politiknya, dia calon presiden. Saya bersama Pak Jokowi, sekurang-kurangnya, sampai saat ini, saya di (soal) kenegaraan.” Pernyataan Mahfud MD itu sederhana, namun dalam dan tegas. Bagi Anda yang mengerti realitas politik, pernyataan itu adalah penanda sekaligus signifikansi yang sangat jelas.
Saya ingin meminjam stand point Prof. Mahfud itu untuk menjelaskan posisi politik saya saat ini. Sebagai warga negara, saat ini saya ‘tegak lurus’ mendukung Pak Jokowi sebagai presiden yang sah. Namun, dalam hal politik, dukungan saya pada calon presiden manapun masih ‘tertunda’. Mahfud MD benar-benar menginspirasi saya.
Untunglah Jokowi tidak jadi memilih Mahfud MD sebagai cawapres, ia terlalu jujur dan berani. Tak ada satupun partai koalisi pengusung Jokowi yang akan nyaman dengan keberadaannya—apalagi jika tokoh-tokoh partai itu terlibat kasus korupsi. Itu soalnya.
Mahfud MD punya daftar koruptor di sakunya, lengkap dengan tanggal dan jamnya. Ia pakar hukum yang terbukti berintegritas, berani dan tak kenal kompromi. Karakter ini sangat cocok dengan Jokowi yang juga bersih dan butuh sidekick seorang petarung seperti Mahfud. Namun, sayang, rupanya Jokowi tak berkutik di hadapan tekanan ‘orang-orang politik’ yang ada di sekelilingnya.
Kesaksian Prof. Mahfud tadi malam di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) sudah bisa kita anggap setara testimoni, yang kelak akan sangat penting untuk dirujuk di sejumlah persidangan kasus hukum. Beberapa poin dalam pernyataannya mengandung sejumlah fakta mencengangkan yang bisa ‘dibongkar’ lebih jauh lagi—termasuk sejumlah fakta terkait kasus-kasus korupsi yang selama ini hanya menjadi spekulasi di tengah masyarakat saja.
Berkali-kali Mahfud MD menyatakan bahwa ia tak tersinggung dan berbesar hati dengan realitas politik yang sudah terlanjur terjadi. Namun, paling tidak, kesaksian panjang Prof Mahfud memberi kita empat kesimpulan penting.
Pertama, bahwa benar Presiden tersandra permainan politik yang didalangi aktor-aktor partai koalisi yang mengusungnya. Presiden Jokowi tak cukup berani keluar dan melawan tekanan-tekanan itu. Pemilihan cawapres kemarin, misalnya, terbukti hanya merupakan hasil negosiasi politik dan kompromi saham elektoral belaka—tidak berpijak pada prinsip yang lebih punya visi kebangsaan dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Kedua, rumor yang mengatakan bahwa ada ‘super-mentor’ di belakang presiden yang begitu kuat bisa menentukan dan mem-plot banyak hal rupanya benar. Aneka jabatan stretegis yang ditawarkan kepada banyak orang, termasuk jabatan menteri dan komisaris, bisa diatur-atur dan dirancang-rancang sedemikian rupa oleh sang ‘supervisor’ presiden ini. Ini sama sekali tidak bagus untuk bangunan negara dan pemerintahan kita, di mana presiden seharusnya merupakan orang dengan kekuasaan tertinggi—bukan petugas belaka.
Ketiga, kita harus bersedih mengetahui fakta bahwa ‘orang-orang politik’ dan ‘orang-orang partai’ di sekeliling presiden adalah orang-orang yang diragukan integritasnya—yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, partai atau golongannya belaka. Apalagi jika orang-orang ini kerap menunjukkan standard ganda bahkan hipokrasi dalam hal-hal yang paling prinsip sekalipun, termasuk kejujuran dan kesalehan.
Keempat, kesaksian Prof Mahfud memberi tahu kita bahwa yang sering menuduh orang lain melakukan politisasi agama sejatinya adalah mereka yang benar-benar melakukan politik agama. Pak Mahfud menampar secara keras orang-orang itu, membuka tirai penutup aibnya menjadi terang benderang di hadapan publik. Kita malu dan sakit mendengarnya.
Terakhir, Pak Mahfud selalu menolak ketika dikatakan bahwa ia sakit hati, kecewa, bahkan sedih karena telah menjadi korban PHP (Pemberi Harapan Palsu). Persis seperti ketika ia memotong pernyataan Effendi Gazali sambil tersenyum dan mengatakan, “Saya tidak merasa di-PHP, Pak. Saya legowo aja, biasa.” Katanya.
Benar, Pak Mahfud, Bapak memang tidak di-PHP, Bapak hanya kena prank Youtuber Istana!
